BALIKPAPAN. Debat pasangan calon Pilgub Kaltim 2018 putaran terakhir (22/6) bertempat digedung kesenian kota Balikpapan telah berlansung dengan lancar dan aman. Secara umum tema debat terkait isu anti korupsi, reformasi birokrasi dan pelayanan publik sudah cukup baik di ekplorasi oleh tim pakar debat paslon melalui serangkaian pertanyaan kepada empat pasangan calon dalam proses debat paslon yang dipandu oleh 2 orang moderator.
Gagasan dan komitmen pasangan calon dalam debat paslon putaran terakhir ini juga secara umum lebih terasa nuansa komitmennya akan keterbukaan informasi publik melalui penyampaian komitmen dan gagasan terkait transparansi dan keterbukaan dalam beberapa rencana kebijakan publik kedepannya seperti keterbukaan dalam proses seleksi pejabat pemerintahan, keterbukaan dan pelibatan partisipasi publik dalam sertifikasi terkait laut dan pesisir , keterbukaan dan pelibatan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah melalui musrenbangda.
Walaupun memang beberapa komitmen dan gagasan beberapa pasangan calon terkait isu anti korupsi, reformasi birokrasi dan pelayanan publik secara umum sebetulnya sudah diatur peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai sebuah kewajiban untuk dilaksanakan oleh kepala daerah dan aparatur pemerintahan didaerah. Namun Komisi Informasi Provinsi Kaltim yang dalam acara debat paslon di gedung kesenian Kota Balikpapan dihadiri oleh Komisioner KI Kaltim M.Khaidir (wakil Ketua), tetap memberikan apresiasi atas penyampaian komitmen dan gagasan para pasangan calon dalam debat pilgub kaltim tahun 2018 putaran terakhir ini khususnya kepada pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 4 yang tampak berupaya serius dan sungguh-sungguh memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan terkait beberapa hal yang menjadi pokok bahasan dalam tema debat kepada publik di kalimanan timur . apresiasi juga kepada pihak KPUD, Bawaslu, tim pakar dan pihak kepolisian daerah serta pihak lainnya yang turut menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan debat paslon Pilgub Kaltim tahun 2018.
Siapapun dari pasangan calon yang terpilih dan mendapat kepercayaan lebih besar dari publik kedepannya untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2018-2023 , pekerjaan rumah untuk meminimalisasi praktek korupsi, penguatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dan khususnya menghadirkan layanan informasi publik yang pro aktif dan berkualitas tetap mesti didorong guna terealisasinya kondisi semua badan publik pemerintah secara keseluruhan minimal berada pada level menuju informatif dan informatif.
Informasi publik merupakan pintu masuk menuju kebijakan publik yang berkualitas, tanpanya pemerintah akan kesulitan untuk menghasilkan kebijakan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut mesti tercapai untuk menunjang kemajuan pembangunan daerah dalam berbagai bidang melalui penguatan kemandirian dan kreatifitas pendapatan keuangan daerah agar tidak terlalu tergantung dengan dana bagi hasil sumberdaya alam, peningkatan daya saing, Kualitas sumberdaya manusia, ketercukupan infastruktur dasar, energi terbarukan dan penguatan sarana penunjang pembangunan industri strategis serta hilirisasi industri sumberdaya alam.
Provinsi kaltim mesti dibangun dengan optimisme dan pemimpin yang optimis. Optimisme publik akan tercipta dengan sendirinya manakala pemimpin kedepan mau lebih berbagi dan terbuka terkait berbagai hal dalam tantangan pembangunan dan kemajuan kedepan bersama publik. Optimisme publik itu modal dasar kemajuan daerah yang mesti dibangun, dirawat dan dijaga serta diperkuat.
Kita semua tentu saja semoga tidak akan pernah memberikan kepercayaan kepada calon pemimpin yang hanya menawarkan jargon utopis, tidak serius dan sungguh-sungguh berdemokrasi untuk pemajuan bersama dan selanjutnya meminta publik mesti percaya begitu saja bahwa mereka bisa memimpin dengan lebih baik karena bukan begitu cara kerja berdemokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan terbuka. (***/Sh)
Berita terkait sebelumnya …..
Monitoring Keterbukaan Informasi Publik Pilkada