SAMARINDA- Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltim, Senin (1/8) menggelar diskusi publik dengan tema “Peran Millenial dalam Keterbukaan Informasi Publik” yang diselenggarakan di Perpustakaan Samarinda. Hadir sebagai pembicara komisioner KIP Kaltim M. Khaidir dan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kaltim, Abdurahman Amin dan sebagai moderator Sencihan.
“Mahasiswa harus berperan aktif dan sangat berkepentingan akan keterbukaan informasi publik. Oleh karenanya, saya harap mahasiswa memperhatikan dan kemudian paham apa akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kaitan keterbukaan informasi publik,” kata Ketua KIP Kaltim, Ramaon D Saragih.
Sementara itu M Khaidir dalam paparannya menjelaskan fungsi, wewenang serta tugas KIP secara umum dan hal serta kewajiban badan publik dalam hal keterbukaan informasi.
“Jika menggunakan APBD, APBN atau singkatnya menggunakan anggaran negara atau sumbangan dari masyarakat, maka organisasi atau pihak tersebut disebut badan publik dan wajib mengumumkan informasi publik,” beber Khaidir. Ia juga menyatakan, mahasiswa harus kritis terhadap informasi. “Anda harus tahu informasi publik, karena untuk kepentingan anda sendir dan untuk tentu untuk mendorong transparansi yang ujungnya pada pemerintahan yang bersih,” kata Khaidir.
Abdurahman Amin memaparkan tentang pentingnya peran milenial dalam menyebarkan luaskan informasi serta mengawal keterbukaan informasi publik. “Milenial yang saat ini banyak berperan dalam penyebaran informasi publik, baik di media sosial atau media mainstream. Namun yang perlu diingat dan ditegaskan adalah tidak semua informasi itu bisa diinformasikan, ada kaidah jurnalistik (jika terkait dengan pemberitaan) dan ada kaidah kaidah lain yang tak boleh dilanggar,” bebernya.
Terpisah komisioner KI Kaltim bidang advokasi edukasi dan sosialisasi Indra Zakaria menegaskan, KIP Kaltim tak henti mensosialisasikan apa itu keterbukaan informasi publik ke masyarakat. “Ada beberapa kegiatan lagi yang serupa. Sebelumnya menggandeng ormas perempuan, kini mahasiswa, ke depan badan publik dan lainnya,” tutup Indra. (**)