top of page

KIP Kaltim Serahkan Laporan Tahunan, Komisi 1 DPRD Kaltim Mengapresiasi Kinerja


BALIKPAPAN – Seperti tahun-tahun sebelumnya, Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kaltim menyerahkan laporan tahunan kepada Komisi 1 DPRD Kaltim. Nah, pada Senin 01 April KIP Kaltim menyerahkan laporan tahunan kepada Komisi 1 DPRD Kaltim dalam rapat kerja (Raker) Komisi 1 DPRD Kaltim dengan KIP Kaltim di Balikpapan.


Hadir dalam rapat kerja itu, Ketua KIP Kaltim Imran Duse dan tiga anggota lainnya yakni Indra Zakaria, M Khaidir dan Erni Wahyuni. Sementara dari Komisi 1 DPRD Kaltim hadir Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim Baharuddin Demmu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim Yusuf Mustafa dan anggota lainnya. Dalam paparannya, Ketua KI Kaltim Imran Duse menjelaskan 5 tema besar, yakni penyelesaian sengketa informasi pada tahun 2023 lalu, pelaksanaan penyusunan indeks keterbukaan informasi publik (IKIP) di Kaltim tahun 2023, pelaksanaan apresiasi keterbukaan infomasi publik desa tahun 2023, pelaksanaan elektronik monitoring dan evaluasi (e-monev) keterbukaan informasi publik untuk badan publik se-Kaltim dan laporan keuangan.


“Di tahun 2023 permohonan penyelesaian sengketa informasi (PSI) yang diterima kepaniteraan KIP Kaltim berjumlah 19 permohonan yang teregister, sedangkan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang sudah selesai atau diputus sebanyak 13 register permohonan dengan rerata penyelesaian selama 56 hari kerja dengan prosentase penyelesaian sebesar 68 persen,” bebernya.


Dikatakannya, bila dibandingkan tahun 2022, jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 90 persen dengan rerata permohonan 2 pemohon setiap bulannya. “Dan 6 dari 19 permohonan masih dalam proses penyelesaian sengketa informasi di persidangan adjudikasi nonlitigasi hingga memasuki tahun 2024,” jelas dia.


Sementara untuk legal standing pemohon yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di dominasi oleh badan hukum sebesar 63,2 persen. Kemudian kategori termohon dalam sengketa informasi lebih banyak berasal dari badan publik pemkab/pemkot 42 persen, kantor desa/kelurahan 32 persen, badan/kantor pertanahan 16%, DPRD serta badan publik non pemerintah masing-masing 5 persen. Kemudian metode dan jenis putusan penyelesaian sengketa informasi lebih banyak melalui Kesepakatan mediasi 37 persen dan putusan sela 16 persen. Lalu sebagian besar jangka waktu penyelesaian sengketa informasi dari proses diterima, diperiksa hingga diputus/selesai berada di rentang waktu kedua (31-65 hari kerja) sebesar 32 persen.


Bagaimana dengan objek sengketa? Imran menuturkan kategori obyek informasi dalam sengketa informasi publik terbanyak yang diselesaikan adalah informasi pertanahan sebesar 42 persen, informasi keuangan badan publik sebesar 32 persen dan Informasi AMDAL/perizinan 10 persen serta sisanya 16 persen informasi lainnya. Adapun alasan atau penyebab pemohon informasi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi lebih banyak dikarenakan permohonan informasi tidak ditanggapi sama sekali oleh badan publik sebesar 52,6 persen.


Selain itu, Imran juga memaparkan tentang pelaksanaan e-monev keterbukaan informasi publik untuk badan publik di Kaltim. Dari 290-an lebih badan publik, 75 persennya kata Imran tidaklah informatif dan tak patuh. “Mereka ikut mendaftar, namun ada yang tak mengisi dan kalaupun mengisi namun tidak tuntas. Ke depan kami berharap dalam pelaksanaan e-monev tahun 2024 ini, semua badan publik bisa serius mengikuti e-monev,” harap Imran.


Menanggapi paparan KIP Kaltim ini, Komisi 1 DPRD Kaltim mengapresiasi kinerja KIP Kaltim utamanya dalam hal penyelesaian sengketa, sosialisasi dan edukasi dan lainnya. “Ini dibuktikan dengan terus membaiknya peringkat Kaltim dalam indeks keterbukaan informasi publik,” kata anggota Komisi 1 DPRD Kaltim H Jahidin.


Kemudian Komisi 1 juga menyoroti dua hal. Yakni persoalan pertanahan yang kerap bersengketa. Komisi 1 berharap, badan publik yang berkaitan dengan pertanahan untuk lebih terbuka kepada warga.

Sementara soal keikutsertaan badan publik dalam e-monev, Komisi 1 mendorong KIP Kaltim untuk lebih giat lagi mengusahakan agar semua badan publik bisa ikut serta. “Kalau perlu diumumkan saja yang tidak patuh atau yang tidak informatif,” kata Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim Baharuddin Demmu yang juga diperkuat anggota Komisi 1 DPRD Kaltim Marthinus. (ki kaltim)


Comments


bottom of page