top of page

Rapat Kerja KI Kaltim Dengan Komisi 1 DPRD Kaltim

Senin (17/7), Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltim menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi 1 DPRD Kaltim, di Balikpapan. Dalam RDP itu, hadir Ketua KI Kaltim Ramaon D Saragih dan komisioner Indra Zakaria dan M Khaidir.


Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menjelaskan, maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat dengar pendapat tak lain untuk mendengar langsung apa yang sudah dicapai oleh KI Kaltim dan apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik selama ini di Kaltim.

“Komisi 1 tentu ingin mendengar langsung apa saja yang sudah diraih, dan apa saja hambatan atau ada hal hal yang perlu ditindaklanjuti,” kata Baharuddin Demu yang dalam rapat dengar pendapat didampingi Wakil Ketua Komisi 1 Yusuf Mustafa dan anggota lainnya seperti Jahidin, Agus Aras dan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua KI Kaltim Ramaon D Saragih memaparkan kinerja KI selama tahun 2022 dan tahun 2023 berjalan, sekaligus menyerahkan laporan tahunan kepada Komisi 1 DPRD Kaltim. Namun, yang menjadi perhatian KI Kaltim saat ini adalah potensi sengketa saat tahun politik.


“Dimana ada ruang bagi publik atau dalam hal ini peserta pemilu untuk bersengketa dengan penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP,” beber Ramaon. Demikian juga KI mengusulkan agar Komisi 1 DPRD Kaltim untuk merevisi Perda nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Penjelasan KI Kaltim mendapatkan respon positif dari anggota komisi. Beberapa anggota Komisi 1 mengakui jika memang ada potensi sengketa dengan penyelenggara pemilu. Namun, selama ini belum terlalu paham dengan mekanisme pengajuan sengketanya.

Oleh karenanya, komisi 1 akan mengundang secara khusus Komisi Informasi Kaltim dalam rapat dengar pendapat lanjutan khusus membahas Perki 1 tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu. “Tentunya juga kami meminta kepada Komisi Informasi untuk membuat telaah tentang revisi perda nomor 14 itu. Saya kira ini tidak susah, karena tidak sampai 50 persen materi yang akan disesuaikan, silakan bikin catatannya dan kami Komisi 1 siap menyelesaikannya,” kata ketua Komisi 1 DPRD Kaltim Baharudin Demmu.

Comments


bottom of page