top of page

Sejumlah Parpol Bersedia Menempuh Upaya Mediasi


Sebagai Badan Publik dalam Persidangan Sengketa Informasi di KI Pusat



Sejumlah partai politik (parpol) sebagai Badan Pulik (BP) bersedia menempuh upaya mediasi dalam persidangan sengketa informasi di Komisi Informasi (KI). Persidangan dengan agenda pemeriksaan awal dipimpin Ketua Majelis Komisioner (MK) KI Pusat Handoko Agung Saputro beranggotakan Gede Narayana bersama Donny Yoesgiantoro didampingi Panitera Pengganti (PP) Aldi Rano Sianturi dilaksanakan di ruang sidang utama Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Senin (22/01/2024).

Ada enam parpol sebagai BP yang disengketakan oleh Pemohon dari Indonesia Corruption Watch (ICW) ke KI Pusat yakni PDIP, Demokrat, PPP, PKB, Golkar dan Nasdem. Tiga parpol yang dsiebut pertama bersedia dimediasi, sementara Nasdem meminta penundaan persidangan karena alasan kampenye Pemilu 2024.


Dalam persidangan yang dihadiri para pihak, baik kuasa Pemohon maupun kuasa Termohon (Parpol), ICW selaku Pemohon Informasi Publik menyatakan sengketakan enam parpol tersebut karena belum memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Adapun Informasi Publik yang diminta oleh ICW adalah informasi mengenai program masing-masing parpol, laporan keuangan, neraca, arus kas, dan laporan realisasi anggaran 2020-2023.


Setelah MK memeriksa empat hal menyangkut legal standing para pihak, kewenangan relative, dan kewenangan absolut serta jangka waktu, MK menawarkan untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi. Alasannya, informasi yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk informasi terbuka, para Termohon menyatakan bersedia menempuh upaya mediasi.


Namun mengingat saat ini dalam kondisi menghadapi pesta demokrasi yang disibukkan dengan adanya kampanye parpol menjelang Pemilu 14 Februari, kuasa Termohon minta jadwal mediasi dapat dilaksanakan setelah pemilu.


Selain sengketakan parpol, ICW juga sengketakan KPU (Komisi Pemilihan Umum), dengan sejumlah permohonan informasi. Pada persidangan pada hari yang sama tersebut, diantaranya ICW meminta informasi berupa username dan password untuk akses Sistem Informasi Dana Kampanye.(Tim Humas KI Pusat)



bottom of page