top of page

Tata Kelola SP4N LAPOR Pemprov Kaltim Perlu Atensi Lebih PJ Gubernur


Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Aspirasi Aduan Warga SP4N LAPOR Pemprov Terendah Dibanding 7 Pemkab/Pemkot se Kaltim dan 183 laporan Aduan/Aspirasi Belum Diverifikasi (Potensi Mal Administrasi)



SAMARINDA. Komisioner KIP Kaltim M.Khaidir diundang menjadi pembicara pada acara Rakor PPID Kabupaten Kutai Timur 16 Nopember 2023 di Ballroom Crystal Hotel Mercure Samarinda bersama dengan pejabat struktural dari Kementerian Dalam Negeri, Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim dan Diskominfo Kota Samarinda.

 

Pada kegiatan rakor tersebut selain para pembicara menyampaikan materi terkait keterbukaan informasi publik dan PPID juga menyampaikan hasil monev tata kelola SP4N LAPOR di wilayah kaltim yang disampaikan oleh pejabat struktural dari Kemendagri.

 

SP4N-LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. SP4N bertujuan agar:

· Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;

· Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan; dan

· Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

SP4N-LAPOR! telah terhubung dengan 34 Kementerian, 96 Lembaga, dan 493 Pemerintah daerah di Indonesia




SP4N LAPOR erat kaitannya dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik karena tanpa pelayanan publik prima maka pelaksanaan keterbukaan informasi publik juga akan terkendala demikian sebaliknya.

Dari paparan pejabat struktural kemendagri mengenai hasil monev tata kelola SP4N LAPOR di wilayah kaltim sampai dengan 16 nopember 2023 didapati bahwa prosentase penyelesaian tindaklanjut aspirasi dan aduan warga pada 10 kabupaten dan kota di provinsi kalimantan timur telah ada diatas 90 % (7 kabupaten dan kota) sementara tiga kabupaten/kota termasuk pemprov kaltim  (Bontang, PPU dan Mahulu) masih dibawah 77 %.


Khusus tata kelola SP4N LAPOR di Pemprov Kaltim dengan tindak lanjut penyelesaian aspirasi dan aduan warga pertanggal 16 nopember 2023 berada diangka 58.8 % dimana ada 183 laporan aduan/aspirasi belum diverifikasi hal ini merupakan penurunan kinerja sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 prosentase tindaklanjut penyelesaian aspirasi/aduan warga mencapai 86 %.


Hal ini menurut Ketua KIP Kaltim Ramaon D Saragih mendesak untuk segera dibenahi karena ada potensi mal administrasi alias pelanggaran hukum apalagi PJ Gubernur Kaltim saat ini berasal dari pejabat eselon 1 kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.   




bottom of page